MAKALAH BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)

MAKALAH  BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) 

Pengertian BMT 

BMT adalah singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil atau padanan kata dari Balai-usaha Mandiri Terpadu. Kegiatan Baitul Tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Kegiatan Baitul Maal adalah menerima dari dana zakat, infaq dan sadaqah, dan menjalankannya sesuai dengan peraturan danamanahnya. 

BMT menurut Aziz dalam Yuli (2015) adalah “Balai usaha Mandiri Terpadu yang dikembangkan dari konsep Baitul Maal wat tamwil. Dari segi Baitul Maal, BMT menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, Infaq, dan shadaqah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, faqir, dan miskin. Pada aspek Baitul Tamwil, BMT mengembangkan usaha–usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.

BMT atau Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari’ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) – menerima titipan dana Zakat, Infak dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitut Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) – melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Ciri-ciri operasional Baitul Maal adalah: 

1. Visi dan misi sosial (non profit) 

2. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pembayar zakat dan penerima 

3. (Muzaki) zakat (Mustasik). 

4. Tidakboleh mengambil profit apapun dari operasinya. 

5. Pembayaran operasi diambil dari 12,5 % (seperdelapan) dari zakat. 

Baitul tamwil adalah institusi/lembaga keuangan umat Islam yang usaha pokoknya adalah penghimpun dana dari pihak ketiga (deposen) dan memberikan pembiayaan-pambiayaan kepada usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan/tabungan, saham dan lain-lain. Alokasi dananya kepada pembiayaan-pembiayaan dan investasi, Ciri-ciri Baitul Tamwil adalah: 

1. Visi dan misi ekonomi (komersial) 

2. Dijalankan dengan perisip ekonomi Islam 

3. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana 

4. Pembiayaan operasional berasal dari asset sendiri atau dari keuntungan 

5. Merupakan wajib zakat. 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa BMT adalah suatu lembaga informal yang melayani jasa tabungan dan kredit serta melayani jasa penerimaan dan pembagian zakat, infaq dan shodaqoh.

Visi Dan Misi BMT 

1. Visi BMT 

Untuk mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah disini harus dipahami dalam arti yang luas, yakni yang mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga kegiatan pada BMT dapat berorentasi untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. 

2. Misi BMT 

Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur, serta berkeadilan yang berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba saja, tetapi lebih berorentasi pada pendistribusian yang merata, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Sejarah BMT di Indonesia 

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswaITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkansyari’ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI (IkatanCendikiawan Muslim Indonesia) sebagai sebuah gerakan yang secara operasionalditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjambisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agamaIslam yakni saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagihasilnya.BMT terus berkembang. BMT akan terus berproses dan berupaya mencaritrobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalahmuammalat memang berkembang dari waktu ke waktu. BMT begitu marakbelakangan ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syariahdan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun1997. Karena prinsip penentuan suka rela yang tak memberatkan, kehadiran BMTmenjadi angin segar bagi para nasabahnya. Itu terlihat dari operasinya yang semulahanya terbatas di lingkungannya, kemudian menyebar ke daerah lainnya.

Seperti halnya lembaga keuangan syariah yang lainnya BMT dalam kegiatanoperasionalnya menggunakan 3 prinsip, yaitu: 

1. Prinsip bagi hasil 

a) Mudharabah 

Mudharabahadalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. 

b) Musyarakah 

Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian profit bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. 

c) Muzara’ah 

Muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari penggarap. 

d) Musaqah 

Musaqah merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam aqad. 

2. Jual beli dengan margin (keuntungan); 

a) Murabahah 

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. 

b) Ba’i As-Salam 

TransaksiJualbeli di mana barang belum diserahkan (belum ada), Sedangkan pembayaran dilakukan di muka (secaratunai). Ini disebut juga jual-beli pesanan. 

c) Ba’i Al-Istisna 

Ba’iIstisna’ adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. 

3. Sistem profit lainnya; 

Kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk giro wadi’ah, tabungan mudharabah, Deposito investasi mudharabah, Tabungan haji, Tabungan Qurban.Baitul Mal Wa Tamwil suatu lembaga keuangan mikro syariah yangdigerakan awal tahun sembilan puluhan oleh para aktivis muslim yang resah melihat keberpihakan ekoonomi negara yang tidak berpihak kepada pelaku ekonomi kecil dan menengah.

Fungsi, Manfaat Dan Peranan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) 

Adapun fungsi BMT (Soemitra, 2009: 448) adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya. 

2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. 

3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. 

4. Menjadi perantara keuangan antara gharim ( yang berhutang ) sebagai shahibul maal dengan duafa sebagai mudharib, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll. 

5. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untukpengembangan usaha produktif. 

Manfaat dan Tujuan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Sebagai lembaga pengelola dana masyarakat dalam skala kecil dan menengah, menawarkan pelayanan jasa dalam bentuk kredit dan pembiayaan kepada masyarakat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pelayanan BMT, antara lain: 

1. Meraih keuntungan bagi hasil dan investasi dengan cara syariah. 

2. Pengelolaan dana berdasarkan nilai-nilai kejujuran dan keadilanakan menjadikan setiap simpanan dan pinjaman di BMT amanbaik secara syari’i maupun ekonomi. 

3. Komitmen kepada ekonomi kerakyatan, dimana BMT membuatsetiap transaksi keuangan, memperoleh kredit dan pengelolaannya bermanfaat bagi pengembangan ekonomi umat Islam. 

4. BMT dan masyarakat dapat berperan membangun citra perekonomian yang dikelola umat Islam. 

5. Menggairahkan usaha-usaha kecil produktif dan membebaskan mereka dari jeratan rentenir. 

6. Partisipasi positif bagi kemajuan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan Islam termasuk di dalamnya BMT. 

Adapun peranan BMT antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini biasa dilakukan dengan pelatihan pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi Islami. 

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro. 

3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. 

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Prinsip Utama BMT 

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut : 

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada ALLAH SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata. 

2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai sepiritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia. 

3. Kekeluargaan yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 

4. Kebersamaan yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antara semua elemen BMT. 

5. Kemandirian yakni mandiri diatas golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya. 

6. Profesionalisme yakni semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan yang artinya kerja tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja. Kerja keras dan cerdasyang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan dan niat yang kuat, yangsemua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual dan intelektual. 

7. Istiqomah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada ALLAH SWT kita berharap.

BMT didirikan dengan berdasarkan pada masyarakat yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. BMT juga memiliki prinsip dasar yaitu : 

1. Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu ‘amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. 

2. Barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat. 

3. Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah). 

4. Demokratis, partisipatif, inklusif. 

5. Keadilas sosial dan kesetaraan jender, non diskriminatif. 

6. Ramah lingkungan. 

7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya. 

8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Landasan Hukum BMT 

Berikut dasar hukum yang bisa dijadikan landasan bagi BMT yang akan menjadi Koperasi: 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 

5. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS); 

6. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS; 

7. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 39/PER/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS; 

8. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh Koperasi 

9. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP/USP Koperasi; 

10. Keputusan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 

11. Keputusan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). 

Merujuk landasan hukum di atas apabila berbentuk koperasi, BMT harus menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Menurut Keputusan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang dimaksud dengan KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sementara menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007, yang dimaksud dengan KJKS adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha jasa keuangan syariah dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Penghimpunan dan Penyaluran Dana BMT 

Dalam BMT berbagai sumber dana dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis (Ridwan, 2004 dalam Habibah, 2008: 15), yakni: 

1. Dana pihak kesatu 

Dana pihak kesatu ini sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Dalam perbankan hal ini dikenal dengan istilah modal disetor. Dana ini dapat terus dikembangkan, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak kesatu ini dapat dikelompokkan menjadi: 

a) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan) 

Yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para aghniya maupun lembaga-lembaga Islam. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu 1 tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpanan akan mendapat porsi laba atau SHU pada setiap akhir tahun secara proporsional. Dengan jumlah modalnya. 

b) Simpanan Pokok 

Simpanan pokok ialah yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat saja dicicil, supaya dapat menjaring jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti. 

c) Simpanan Wajib 

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama, baik simpanan pokok maupun simpanan wajibakan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU. 

d) Simpanan Sukarela 

Adalah simpanan yang dilakukan secara suka rela baik jumlahnya maupun jangka waktunya. 

e) Dana Cadangan 

Yaitu bagian dari SHU (keuntungan) yang tidak dibagikan kepada anggota yang dimaksudkan untuk menambah modal. 

2. Dana pihak kedua 

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki dana yang dikelola secara syariah. Berbagai lembaga yang mungkin dijadikan mitra untuk meraih pembiayaan misalnya, Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya. 

3. Dana pihak ketiga 

Dana ini merupakan simpanan suka rela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber ini sangat luas dan tidak terbatas. Dana pihak ketiga inilah yang paling besar porsinya karena berasal dari masyarakat luas.


Dilihat dari cara pengambilan sumber dananya, maka dapat dibagi menjadi empat: 

1. Simpanan Lancar (Tabungan) 

Adalah simpanan anggota kepada BMT yang dapat diambil sewaktu-waktu (setiap saat). BMT tidak dapat menolak permohonan pengambilan tabungan ini. 

2. Simpanan Tidak Lancar (Deposito) 

Adalah simpanan anggota kepada BMT yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. 

3. Hibah 

Yaitu pemberian dana dari pihak lain dan tidak ada kewajiban untuk membayar kembali baik berupa pokok pemberian maupun jasa. 

4. Dana Lain Yang Tidak Mengikat 

Berbagai sumber permodalan BMT tersebut semuanya sangat penting. Namun untuk mendapatkan jumlah dana yang besar, maka pengembangan unsur modal penyertaan perlu diperhatikan. Unsur ini dapat digunakan untuk menjaring para aghniya baik individu maupun lembaga lainnya. 

Penggunaan dana BMT merupakan upaya menggunakan dana BMT untuk keperluan operasional yang dapat mengakibatkan berkembangnya BMT atau sebaliknya, jika penggunaannya salah. 

Pengalokasian dana BMT ini harus selalu berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Manajemen akan selalu dihadapkan pada dua persoalan, yakni bagaimana akan semaksimal mungkin mengalokasikan dana yang dapat memberikan pendapatan maksimal pula dan tetap menjaga kondisi keuangan sehingga dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya setiap saat. Dua kondisi ini dapat dicapai, jika manajemen mampu bertindak sesuai dengan landasan BMT yang sebenarnya. Untuk itu, pengalokasian dana BMT harus memperhatikan aspek (Ridwan, 2004 dalam Habibah, 2008: 19) sebagai berikut: 

1. Aman, artinya dana BMT dapat dijamin pengembaliannya. 

2. Lancar, artinya perputaran dana dapat berjalan dengan cepat. 

3. Menghasilkan, artinya pengalokasian dana harus dapat memberikan pendapatan maksimal. 

4. Halal, artinya pengalokasian dana BMT harus pada usaha yang halal baik dari tinjauan hokum positif maupun agama. 

5. Diutamakan untuk pengembangan usaha ekonomi anggota.


Kesimpulan 

BMT adalah singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil atau padanan kata dari Balai-usaha Mandiri Terpadu. Kegiatan Baitul Tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Kegiatan Baitul Maal adalah menerima dari dana zakat, infaq dan sadaqah, dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. 

Visi BMT adalah untuk mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah disini harus dipahami dalam arti yang luas, yakni yang mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga kegiatan pada BMT dapat berorentasi untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. Sedag misinya adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur, serta berkeadilan yang berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba saja, tetapi lebih berorentasi pada pendistribusian yang merata, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. 

Dalam BMT berbagai sumber dana dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis (Ridwan, 2004 dalam Habibah, 2008: 15), yakni: 

1. Dana pihak kesatu 

a) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan) 

b) Simpanan Pokok 

c) Simpanan Wajib 

d) Simpanan Sukarela 

e) Dana Cadangan 

2. Dana pihak kedua 

3. Dana pihak ketiga 

Dilihat dari cara pengambilan sumber dananya, maka dapat dibagi menjadi empat: 

1. Simpanan Lancar (Tabungan) 

2. Simpanan Tidak Lancar (Deposito) 

3. Hibah 

4. Dana Lain Yang TidakMengikat 



Pengalokasian dana BMT harus memperhatikan aspek (Ridwan, 2004 dalam Habibah, 2008: 19) sebagai berikut: 

1. Aman, artinya dana BMT dapat dijamin pengembaliannya. 

2. Lancar, artinya perputaran dana dapat berjalan dengan cepat. 

3. Menghasilkan, artinya pengalokasian dana harus dapat memberikan pendapatan maksimal. 

4. Halal, artinya pengalokasian dana BMT harus pada usaha yang halal baik dari tinjauan hokum positif maupun agama. 

5. Diutamakan untuk pengembangan usah aekonomi anggota. 


DAFTAR PUSTAKA 

Kuat Ismanto Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Pekalongan Jurnal Penelitian Vol. 12, No. 1, Mei 2015 

Isma Ilmi Hayati Ginting, Ilyda Sudardjat, Analisis Strategi Pengembangan Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil) Di Kota Medan, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol.2 No.11 

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 127 

Rafidah, Peran Baitul Mal wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat 

Rini Hayati Lubis, Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perekonomian Sumatera Utara Volume 3, No. 2, Juli-Desember 2015 

Nurul huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis,( Jakata: Kencana, 2010) Hlm.363-364. 

Thalis Noor Cahyadi, Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas Dan Pengawasannya, Volume II, No.2 Desember 2012 

http://www.pekerjadata.com/2015/04/Skripsi-ekonomi-manajemen-Manajemen-Pengelolaan-Dana-Sebagai-Upaya-Peningkatan-Kesehatan-Pada-Koperasi-Bmt-Maslahah-Sidogiri-Pasuruan.html



Disusun Oleh : 


1. M. Alif Ihyai

2. Tarjono 

3. Sigit Adi Sasongko

4. Solikhin

Read More »

Sejarah Koperasi di Indonesia dan Macam-macamnya

Sejarah Koperasi di Indonesia dan Macam-macamnya

SEJARAH KOPERASI


Bermula dari terjadinya Revolusi Inggris yang mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya akibat banyak ditemukan mesin-mesin baru. Untuk mengurangi beban kehidupan karena beratnya kebutuhan sehari-hari maka beberapa orang di Rochdale berusaha untuk membuat usaha untuk kepentingan bersama.





Koperasi menurut UU no 25 tahun 1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakkan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tujuan Koperasi
  1. Memajukan kesejahteraan anggota 
  2. Menyejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umum 
  3. Ikut membangun tatanan perekonomian nasionaldalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,adil dan makmur berlandaskan pancasila dan UUD 45

Landasan Koperasi
  1. Landasan Idiil adalah pancasila 
  2. Landasan Struktural adalah UUD 45 Pasal 33 ayat 1 
  3. Landasan operasional UU no 25 th 1992

Prinsip Koperasi

  1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka 
  2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis 
  3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota 
  4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 
  5. Kemandirian 
  6. Pendidikan perkoperasian 
  7. Kerjasama antar koperasi 

Perangkat Koperasi
  • Pasal 21 UU No 25 tahun 1992 
  1. Rapat Anggota 
  2. Pengurus 
  3. Pengawas

Permodalan Koperasi
  • Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.
  • Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut: 
  • Simpanan Pokok - Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota. 
  • Simpanan Wajib – Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. 
  • Dana Cadangan – Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
  • Hibah – Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat. 

Jenis-jenis Koperasi
  1. Koperasi simpan pinjam (Koperasi kredit) 
  2. Koperasi Konsumsi 
  3. Koperasi produksi 
  4. Koperasi jasa 
  5. Koperasi pemasaran 

Jenis Usaha Koperasi
  • Single Purpose (Jenis usaha koperasi yang hanya I jenis) 
  • Multi Purpose (Serba Usaha) (Jenis usaha koperasi lebih dari 1 jenis)

Cara Mendirikan koperasi

  • Minimal harus memiliki 20 orang anggota 
  • Koperasi yang paling awal dan yang paling bawah adalah koperasi primer

Pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap.
  1. Pertama-tama adalah pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 anggota. 
  2. Kedua, Para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota, untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi ( ketua, sekertaris, dan bendahara ). 
  3. Setelah itu, koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan rumah tangga koperasi itu. Lalu meminta perizinan dari negara. Barulah bisa menjalankan koperasi dengan baik dan benar.

Koperasi Sekunder
Adalah koperasi yang terdiri dari beberapa koperasi Primer

KUD (Koperasi Unit Desa)

Kegiatan utamanya 

  • Membantu menyediakan keperluan pertanian Mis : cangkul dan alat pertanian 
  • Melakukan pemasaran hasil produk pertanian 

Lambang gerakan koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut :

  1. Rantai melambangkan persahabatan yang kokoh. 
  2. Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. 
  3. Kapas dan padi berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi.
  4. Timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. 
  5. Bintang dalam perisai artinya Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. 
  6. Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar. 
  7. Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. 
  8. Warna merah dan putih menggambarkan sifat nasional Indonesia.

Koperasi sekolah
Ciri-ciri
  • Anggotanya siswa yang belum dewasa 
  • Tidak berbadan hukum 
  • Kegiatannya menjual dan memberikan jasa yang dibutuhkan siswa sekolah 
  • Pengurusnya adalah siswa sekolah 

Modal dan anggota koperasi sekolah
  • Seluruh Siswa di sekolah tersebut 
Tujuan koperasi sekolah 
  • Membina disiplin dan pengetahuan koperasi pada siswa 

Kegiatan 
  • Toko 
  • Kantin 
  • Fotocopy 

Bentuk Koperasi Sekolah :

  • Koperasi Primer yang anggotanya siswa yang belum dewasa 
  • Berakhirnya Keanggotaan Koperasi sekolah
  • Lulus sekolah 
  • Pindah sekolah (Keanggotaannya tidak bisa dialihkan) 
  • Meninggal dunia 
  • Pengurusnya 3 sampai 5 orang 
  • Yang memberikan saran diminta atau tidak adalah Penasehat atau pembina. 
  • Yang menjadi Penasehat adalah Guru dan kepala sekolah 
  • Yang menjadi pengurus koperasi sekolah adalah siswa yang dipilih oleh Rapat anggota. 
  • Hak anggota koperasi sekolah adalah mendapatkan pelayanan yang sama. 
Read More »

MANAJEMEN KOPERASI DAN USAHA KECIL

MANAJEMEN KOPERASI DAN USAHA KECIL
Deskripsi Matakuliah
Dengan Mata Kuliah manajemen koperasi dan usaha kecil diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian dan mengetahui secara keselurughan mengenai berbagai hal yang terkait pada sejarah pedoman dan prinsip perkopersaian Indonesia sebagai soko guru perekonomian nasional dalam memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat.

Mahasiswa juga diharapkan dapat menjadi fasilitator pendirian koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat diberbagai jenjang sehingga pada gilirannya Koperasi kan menjadi gerakan ekonomi yang mampu memakmurkan bangsa yang terstruktur dan terlembaga seiring dengan aktifitas ekonomi individu yaitu sektor Usaha kecil yang kini menjadi lokomotif penggerak ekonomi di level bawah yang secara agregat memberi juga mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional

2. Ruang lingkup mata kuliah Kewirausahaan
Ruang lingkup yang akan dibahas dan didiskusikan dalam kuliah ini berorientasi pada 2 aspek utama yaitu orientasi nilai (value oriented) dan orientasi tujuan ( goal oriented). Salah satu muatan penting yaitu internalisasi sistem nilai yang terkandung dalam perkoperasian sesuai dengan prinsip prinsip perkopersaian yaitu kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan kesejahteraan bersama.

3. Tujuan Instruksional Umum
Mahasiswa berpikir kritis, kreatif, sistemik, ilmiah, berwawasan luas dan termotivasi dalam mempelajari Koperasi sebagai Soko Guru ekonomian Nasional.

Mahasiswa diharapkan mampu memahami azaz dan prinsip pendirian dan pengelolaan Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat masyarakat pada umumnya.

Mahasiswa termotifasi menjadi pemegang peran dalam gerakan koperasi

Mahasiswa memahami tata kelola ,manajemen serta regulasi Per-Koperasian dalam rangka menumbuhkan Koperasi yang sehat dan dipercaya oleh Masyarakat,

4. Tujuan instruksional Khusus
Agar memiliki minat kemauan dan kemampuan menjadi bagian dari Pemegang Peran dalam Gerakan Koperasi

Agar termotivasi untuk bergabung bahkan mendirikan Koperasi sebagai lembaga ekonmi usaha bersama .

Agar memahami teknik pendirian , pengelolaan dan pengoperasionalan Koperasi yang sehat dan mandiri.

Menjadi insan Koperasi yang dapat dipercaya dan mampu mengakat derajat ekonomi

masyarakat

Setiap pokok dan sub pokok bahasan yang diberikan sesuai dengan jadual, mahasiswa diharuskan mempelajari sebelum mengikuti perkuliahan.

Selain tatap muka, mata kuliah Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil melakukan Simulasi Pendirian dan Rapat Anggota Tahunan Koperasi

Tugas terstruktur diberikan dengan membuat Dokumen Proposal Pendirian Koperasi

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester jika 75% hadir dalam perkuliahan (dinyatakan dalam lembar presensi)

Jika tidak mengikuti kuis atau ujian harus ada surat keterangan dokter dan maksimal satu minggu setelah kuis/ujian segera mengikuti ujian susulan

Jika tidak membuat makalah maka nilai ujian akhir semester tidak keluar karena dianggap tidak lengkap (TL).

UTS dan UAS akan diadakan sesuai dengan kalender akademik

Penjelasan tugas
Tugas Individu dan tugas kelompok

Bentuk kelompok

Tugas kelompok harus dipresentasikan dengan waktu 15 menit.

Quis akan diberikan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

Tugas pada akhir perkuliahan adalah menyusun perencanaan bisnis (business plan)

Tugas Menyusun Bussines Plan :
1. Tugas kelompok, perkelompok 3 orang.

2. Carilah Peluang Usaha yang Potensial

3. Susunlah Perencanaan Bisnisnya dalam Bussines Plan

4. Presentasikan di depan kelas secara singkat tentang bisnis tersebut dalam bentuk Power Point (max 10 Slide)

Tugas Kelompok di kelas [ algoritma dan database]:
1. kerjakan dengan teman sekelompok [satu kelompok 20 orang]

2. kerjakan tugas studi kasus

3. presentasikan hasil
Read More »

Makalah INFLASI - Ekonomi Makro Islam

Makalah INFLASI - Ekonomi Makro Islam

Download Makalah Inflasi DOC

Latar Belakang

Inflasi di dunia ekonomi modern sangat memberatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan inflasi inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktifitas ekonomi investas, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan dimasa yang akan datang. Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak setabilnya sektor ril dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter. Lebih dari itu, ada kecenderungan inflasi di pandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terjadi. Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya otoritas moneter senantiasa menargetka bahwa angka atau tingkat inflasi harus diturunkan menjadi satu digit atau inflasi moderen. Permasalahan tersebut menimbulkan reaksi para ekonomi moderen.

Rumusan Masalah

1. Apa pengertian inflasi?

2. Bagaimana sejarah dari inflasi?

3. Apa saja penyebab dari inflasi?

4. Apa saja jenis jenis inflasi ?

5. Bagaimana kebijakan konvensional dalam mengatasi inflasi ?

6. Bagaimana inflasi dalam islam?

7. Bagaimana cara mengatasi inflasi dalam islam ?

A. Konsep dan Definisi Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga dari satu atau dua barang dan dalam waktu yang singkat. Secara umum dan sederhana inflasi dapat disebabkan dua hal yaitu inflasi yang timbul karena adanya permintaan masyarakat yang berlebih dan inflasi yang terjadi karena adnya kenaikan biaya produksi (Boediono, 1992:162). Menurut Atmaja (1999:66) dalam penelitiannya bahwa inflasi di Indonesia bukan saja fenomena jangka pendek namuin merupakan juga fenomena jangka panjang. Oleh karena itu inflasi merupakan fenomena moneter yang memiliki pengaruh luas kepada kondisi makro ekonomi negara sehingga inflasi harus dikendalikan agar tetap rendah dan setabil. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapatkan perhatian para pemikir ekonomi. Pada asanya inflasi merupakan gejala ekonomi yang berupa naiknya tingkat harga. Didasarkan pada sumber poenyebab inflasi dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Inflasi permintaan istilah lain untuk inflasi semacam ini antara lain ialah deman-pull inflation, inflasi tarikan permintaan dan deman inflation.

2. Inflasi penawaran istilah inflasi lain yang banyak dipakai untuk inflasi semacam ini ialah cost-push inflation dan suply inflation.

3. Inflasi campuran yaitu inflasi yang mempunyai unsur baik demand-pull maupun cost-push. Inflasi semacam ini juga sering di sebut mixed inflation.[1]

Sementara definisi lain menegaskan bahwa inflasi terjadi pada saat kondisi tidak seimbang (disequilibrium) antara permintaan dan penawaran. Yaitu lebih besarnya permintaan dari pada penawaran. Dalam hal ini tingkat harga umum mencerminkan keterkaitan antara arus barang atau jasa dan arus uang. Bila arus barang lebih besar dari arus uang maka akan timbul deflasi, sebaliknya bila arus uang lebih besar dari arus barang maka tingkat harga akan naik dan terjadi inflasi. Secara umum pendapat ahli ekoinomi menyimpulkan bahwa inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli dari nilai uang terhadap baran-barang dan jasa, besar kecilnya ditentukan elasitas permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Faktor lain yang juga turut menetukan fluktuasi tingkat harga umumdiantaranya adalah kebijakan pemerintah mengenai tingkat harga, yaitu dengan mengadakan kontrol harga, pemberian subsidi kepada konsumen dan lain sebagainya.

Dari definisi yang ada tentang inflasi dapatlah ditarik tiga pokok yang terkandung didalamnya yaitu:

1. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berati mungkin saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dngan sebelumnya, tetapi tetap menujukan kecendrungan yang meningkat.

2. Poeningkatan harga tersebut berlangsung terus menerus, bukan terjadi pada suatu waktu saja.

3. Mencangkup tingkat harga umu (general level of prices) yang berati tingkat harga yang meningkat itu bukan hanya pada satu atau beberapa komodit saja.[2]

B. Sejarah Inflasi

Perkembangan inflasi di Indonesia seperti halnya terjadi pada negara-negara berkembang pada umumnya, fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagi “penyakit” ekonomi makro yang meresahkan pemerintah terlebih bagi masyarakat. Menjelang ahir periode baru (sebelum krisis moneter) angka inflasi tahunan dapat ditekan sampai pada single digit. Tetapi secara umum masih mengandung kerawanan jika dilihat dari seberapa besar prosentase kelompok masyarakat golongna miskin yang menderita akibat inflasi. Lebih-lebih setelah berlanjutnya krisis moneter yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi, yang cenderung meningkat pesat (mencapai lebih dari 75% pada tahun 1998) dan diperparah semakin besarnya presentase golongan masyarakat miskin. Sehingga bisa dikatakan, bahwa angka inflasi di Indonesia termasuk dalam kategori tinggi, tetapi dengan meninjau presentasi golongan masyarakat bawah yang menderita akibat inflasi cukup besar, mak sebenarnya dapat dikatakan bahwa inflasi di Indonesia telah masuk dalam stadium awal dari hyperinflasi.

Menurut sudsut pandang moneteris jumlah uang beredar adalah faktor utama yang dituding sebagai penyebab timbulnya inflasi di setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia. Di indonesia jumlah uang beredar itu lebih banyak, hal ini terjadi karena masih adanya anggapan, bahwa adanya uang kuasi hanya merupakan bagian dari likuiditas perbankan. Sejak tahun 1976 presentase uang kartal yang beredar (48,7%) lebih kecil dari pada presentase jumlah uang giral yang beredar (51,3%), sehimhha mengindikasikan bahwa telah terjadi proses moderenisasi disektor moneter di indonesia. Juga mengindikasikan bahwa semakin sulitnya proses pengendalian jumlah uang beredar di indonesia, dan semakin meluasnya monetisasi dalam kegiatan perekonomian. Akibatnya memberian kecenderungan meningkatnya laju inflasi. Menurut data yang dihimpun dalam laporan Bank Dunia, menujukan laju pertumbuhan rata-rata jumlah uang beredar di indonesia pada periode tahun 1980-1992 relatif tingi jika dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. dan, tingkat inflasi di Indonesia juga relatif tinggi dibandingkan dengan negar-negara ASEAN lainnya( kecuali Filipina). Kenaikan jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an lebih disebabkan oleh pertumbuhan kredit likuiditas dan defisit anggaran belanja pemerintah. Pertumbuhan ini dapat merupakan efek langsung dari kebijaksanaan bank Indonesia dalam sektor keuangan (terutama dalam hal penurunan reserve requirement).[3]

C. Penyebab Inflasi

Faktor utama yang menjadi timbulnya inflasi di Indonesia adalah jumlah uang yang beredar, di indonesia jumlah uang yang beredar lebih banyak karena masih ada anggapan bahwa uang kuasi hanya merupakan bagian dari likuiditas perbankan. Faktor yang kedua adalah defisit anggaran belanja pemerintah yang banyak sekali menyangkut tentang struktual ekonomi Indonesia karena mendorong permintaan agrerat. Faktor ketiga adalah penawaran agrerat dan luar negeri. Kelemahan faktor agrerat disebabkan oleh adanya hambatan struktual yang ada di Indonesia. Harga pangan merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Umumnya laju penawaran bahan pangan tidak dapat mengimbangi permintaanya sehingga menyebabkan excess deman. Sedangkan di sisi lain di metode dan teknologi yang digunakan masih kuarang canggih dan tidak maksimal. Laju inflasi merupakan faktor penting dalam menganalisa dan meramalkan suku bunga. Selisih antara suku bunga nominal dan inflasi adalah ukuran yang sangat penting mengenai beban sesungguhnya dari biaya suku bunga yang di hadapi individu dan perusahaan. Suku bunga ril juga menjadi ukuran yang sangat penting bagi otoritas moneter. Peningkatan ekspektasi inflasi akan cenderung meningkatkan suku bunga nominal. Hal ini berarti pada suku bunga nominal akan cenderung terkandung ekspetasi inflasi untuk memberikan tingkat kembalian ril atas penggunaan uang.[4]

D. Jenis Inflasi

1. Inflasi menurut sifatnya[5]

a. Inflasi merayap

Inflasi yang ditandai dengan laju yang relatif rendah kurang dari 10 % per tahun. Pergerakan inflasi berjalan secara kamban dan dalam waktu yang cukup lama. Melihat sifatnya tersebut inflaasi merayap tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi perekonomian.

b. Inflasi menengah

Inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga yang relatif cukup besar biasanya berkisar antara dua digit atau diatas 10%. Sifat inflasi ini berjalan dalam tempo yang singkat serta berdampak akseleratif dan akumulatif artinya bahwa inflasi bergerak dengan laju yang semakin besar. Pengaruh yang ditimbulkan terhadap perekonomian relatif cukup berat dibandingkan jenis yang pertama karena akan membebani masyarakat yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri, buruh, dan karyawan kontrak.

c. Inflasi tinggi

Inflasi dengan tingkat yang sangat tinggi dan menimbulkan efek merusak perekonomian karena menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap nilai uang. Harga barang naik berlipat – lipat dalam jangka pendek. Inflasi tinggi timbul pada saat terjadi defisit anggaran untuk membiayai proyek – proyek yang bersifat darurat dan ditutup melalui kebijakan pencetakan uang.

2. Inflasi menurut besarnya[6]

a. Inflasi rendah

Inflasi dengan laju pertumbuhan kurang dari 10 % pertahun, sehingga disebut juga inflasi dibawah dua digit. Sifat inflasi rendah ini sesuai dengan inflasi merayap (creeping inflation) dan tidak memberikan dampak yang merusak pada pereknomian. Dalam beberapa hal justru memberikan dorongan bagi pengusaha untuk lebih bergairah dalam berproduksi karena adanya dorongan kenaikan harga barang dipasar.

b. Inflasi sedang

Inflasi yang bergerak antara 10 % – 30 % pertahun. Pengaruh yang ditimbulkan cukup dirasakan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai negeri dan karyawan lepas.

c. Inflasi tinggi

Inflasi dengan laju 30% - 100 % pertahun. Inflasi tinggi terjadi pada keadaan yang tidak stabil dan mmenghadapi krisis yang berkepanjangan. Efek yang ditimbulkan menimbulkan mulai hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga – lembaga ekonomi masyarakat seperti perbankan. Aktivitas kredit, asuransi, proses produksi dan distribusi barang mengalami guncangan karena masyarakat lebih mengambil sikap aman dengan memegang barang daripada uang.

d. Hyper inflation

Inflasi dengan laju diatas 100% pertahun dan menimbulkan efek krisis ekonomi secara berkepanjangan. Fenomena hyper unflation biasanya menandai adanya pergolakan politik dan pergantian pemerintah atau rezim. Masyarakat benar – benar kehilangan kepercayaan terhadap mata uang.

3. Inflasi menurut sebabnya[7]

a. Inflasi karena tarikan permintaan (deman pull inflation)

Inflasi yang terjadi krena kenaikan permintaan total (agregat demand) sementara produksi telah berada pada posisi full employment. Inflasi karena tarikan permintaan timbul jika peningkatan permintaan agregat bergerak lebih besar dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian. Sehingga untuk menstabilakan harga harus diimbangi dengan kebijakan mendoorong produksi sektor riil. Fenomena inflasi tarikan permintaan ini terjadi pada perekonomian yang mendekati Ifull employment yaitu pengangguran menurun dan tenaga kerja langka. Manakala pengangguran masih tinggi maka peningkatan permintaan agregat justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

b. Inflasi dorongan biaya (cost push inflation )

Inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang aktif. Fenomena inflasi dorongan biaya diawali dari peningkatan upah yang merupakan komponen utama dalam aktivitas produksi. Melalui serikat pekerja mereka memaksakan peningkatan upah pekerja sehingga menimbulkan biaya produksi. Faktor lain yang berpotensi menimbulkan peningkatan baiya produksi adalah peningkatan harga bahan bakar miyak, makanan, dan pergeseran nilai tukar.

E. Kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi

Dalam mengatasi masalah inflasi perlu dibedakan dua bentuk inflasi yaitu inflasi merayap dan inflasi yang lebih serius terutama apabila tingkatnya melebihi 5 persen. Mewujudkan inflasi nol persen secara terus menerus dalam perekonomian yang sedang berkembang adalah hal yang sulit dicapai. Oleh karena itu dalam jangka panjang yang perlu dilakukan adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang serendah mungkin, misalnya mencapai dua hingga empat persen setahun. Untk mencapai tujuan ini merupakan tugas dari bank sentral. Sementara langkah – langkah yang dilakukan pemerintah baru dilaksanakan apabila inflasi yang berlaku lebih serius dari inflasi merayap.[8] Berikut kebijaka – kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah inflasi.

1. Kebijakan moneter

Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang yang beredar (M). Salah satu komponen jumlah uang adalah uang giral(deman depsit). Bank sentral dapat mengatur uang giral ini melalui penetapan cadangan minimum. Untuk menekan laju inflasi cadangan mimimum dinaikan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Selain itu bank sentral juga dapat melakukan diskonto (discount rate). Discount rate adalah tingkat diskonto untuk pinjaman yang diberikan oleh bank sentral kepada bank umum. Apabila tingkat diskonto dinaikan maka gairah bank umum untuk meminjam akan semakin kecil sehingga cadangan yang ada pada bank sentral juga mengecil. Akibatnya kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman pada masyarakat makin kecil sehingga jumlah uang beredar turun dan inflasi dapat dicegah. [9]

Instrumen lain yang dapat dipakai untuk mencegah inflasi adalah politik pasar tebuka (jual/beli surat berharga). Dengan cara menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga laju inflasi dapat lebih rendah.

2. Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi pemintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan. [10]

3. Kebijakan yang berkaitan dengan output

Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang didalam negeri cenderung menurukan harga.[11]

4. Kebijakan penentuan harga dan indexing

Kebijakan ini dilakukan dengan penentuan celling harga, serata mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah (dengan demikian gaji/upah secara riil tetap). Kalau indeks harga naik maka gaji/upah juga dinaikan.[12]

F. Inflasi dalam perspektif islam

Timbulnya inflasi sebagai masalah perekonomian, tidak terlepas dengan upaya-upaya manusia untuk mendapatkan kemewahan duniawi, sehingga melanggar prinsip-prinsip bermuamalah secara Islam.

Menurut ekonom Islam, Inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:[13]

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran dimuka, dan fungsi unit perhitungan. Akibat beban inflasi tersebut, orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan. lnflasi juga mengakibatkan terjadinya inflasi kembali (self feeding inflation)

2. Melemahkan semangat masyarakat umtuk menabung (turunnya MPS)

3. Meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang – barang non primer dan mewah (naiknya MPC).

4. Mengarahkan investasi kepada hal-hal yang tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi.

Ekonom Muslim, Taqiuddin Ahmad bin Al Maqrizi salah seorang murid Ibn Khaldun menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu:[14]

1. Natural inflation

lnflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang, yaitu oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregat.

2. Human error Inflation

Human error inflation dikatakan sebagai inflasi yang disebabkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri. Human error inflation dikelompokan berdasarkan penyebabnya yaitu :

- Korupsi dandministrasi yang buruk

- Pajak yang berlebihan

- Percetkan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan.

G. Kebijakan ekonomi islam dalam mengatasi inflasi

Sebenarnya inflasi tidak dapat dihentikan ataupun dihapus. Namun laju inflasi dapat ditekan sedemikian rupa. Tokoh – tokoh ekonomi islam klasik sebelumnya telah menemukan solusi.[15]

1. Al – Ghazali (1058 – 1111)

Menyatakan pemerintah mempunyai kewajiban menciptakan stabilitas nilai uang. Dalam hal ini Al- Ghazali memperbolehkan penggunaan mata uang selain dinar dan dirham dengan syrat pemerintah wajib menjaga stabilitas nilai tukarnya dan pemerintah memastikan tidak ada spekulasi dalam bentuk perdagangan uang.

2. Ibnu taimiya (1268 – 1328 )

Ibnu taimiyah sangat menentang keras terhadap terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan uang yang berlebihan. Ia berpendapat pemerintah seharusnya mencetak uang harus sesuai dengan nilai yang adil atas transaksi masyarakat, tidak memunculkan kezaliman terhadap mereka. Ini berarti Ibnu taimiyah menekankan bahwa percetakan uang harus seimbang dengan transksi pada sektor riil. Uang sebaiknya dicetak hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk transaksi dan dalam pecahan mempunyai nilai nominal yang kecil. Ia juga menyatakan bahwa nilai instrinsik mata uang harus sesuai dengan daya beli masyarakat.

3. Husain shahthah

Husain shahthah menawarkan beberapa solusi yaitu :

a. Reformasi tehadap sistem moneter yang ada sekarang dan menghubunhgkan antara kuantitas uang dengan kuantitas produksi.

b. mengarahkan belanja kepada belanja yang bermanfaat dan melarang sikap berlebihan

c. larangan menimbun harta dan mendorong untuk menginvestasikannya

d. Meningkatkan produksi dengan memberikan dorongan kepada masyarakat secara materil dan moral. Menjaga pasokan barang pokok merupakan krusial untuk bisa mengendalikan inflasi.

KESIMPULAN

Inflasi adalah kenaikan harga dari satu atau dua barang dan dalam waktu yang singkat. Faktor utama yang menjadi timbulnya inflasi di Indonesia adalah jumlah uang yang beredar. Faktor kedua adalah defisit anggaran belanja pemerintah yang banyak sekali menyangkut tentang struktual ekonomi Indonesia karena mendorong permintaan agrerat. Faktor ketiga adalah penawaran agrerat dan luar negeri. Jenis - jenis inflasi berdasarkan sifatnya, besarnya, dan sebabnya. Dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa kebijakan dalam menanggulangi inflasi yaitu : kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan yang berkautan dengan output, kebijakan penentuan harga dan indexing.

Ekonom Muslim, Taqiuddin Ahmad bin Al Maqrizi menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu : Natural inlation dan human error Inflation. Tokoh – tokoh ekonomi islam klasik sebelumnya telah menemukan solusi. Al – Ghazali menciptakan stabilitas nilai uang. Ibnu taimiyah, mencetak uang secara adil. Husain shahthan, menawarkan beberapa solusi yaitu: Reformasi tehadap sistem moneter, mengarahkan belanja kepada belanja yang bermanfaat, larangan menimbun harta, dan meningkatkan produksi

SARAN

Untuk dapat mencapai perekonomian yang sehat dan stabil dibutuhkan pemahaman mengenai inflasi. Oleh karena itu dsarankan agar pembahsan mengenai inflasi ini bisa diperdalam agar pengaplikasianya dapat dilakukan secara optimal dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Atmadja, adwin s. Inflasi di Indonesia : Sumber-sumber Penyebab dan Pengendaliannya. Universitas Kristen Petrus

http: // makro4d. Wordpress. Di akses pada tanggal 12 oktober 2017 pukul 19.00 WIB

Karim, Adiwarman. 2008. Ekonomi makro islam. Jakarta : PT Raja grafindo

Milasari D, Agnes Sediana. 2010. Analisis Dampak Inflasi. Jakarta: Universitas Indonesia

Nophirin. 2012. Ekonomi moneter. Yogyakarta: BPFE

Reksoprayitno, Soediyono. Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE

Sukirno, Sadono. 2012. Makro ekonomi tepri pengantar. Jakarta : PT Raja grafindo persada

Yuliadi, Imamudi. 2008. ekonomi moneter. Jakarta : PT. Macana jaya cemerlang


[1]Soediyono Reksoprayitno, Ekonomi Makro, (Yogyakarta: BPFE) hlm 179

[2]Agnes Sediana Milasari D, Analisis Dampak Inflasi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 14

[3]Adwin S. Atmadja, Inflasi di Indonesia : Sumber-sumber Penyebab dan Pengendaliannya, (Universitas Kristen Petrus), hlm. 59-60

[4]Ibid., hlm. 61

[5] Imamudi yuliadi. ekonomi moneter. (Jakarta : PT. Macana jaya cemerlang,2008), 74

[6] Ibid. 75

[7] Ibid

[8] Sadono sukirno. Makro ekonomi tepri pengantar. (Jakarta : PT Raja grafindo persada. 2012), hal. 345

[9] Nophirin. Ekonomi moneter. (Yogyakarta: BPFE. 2012), hal. 34

[10] Ibid. 35

[11] Ibid

[12] Ibid

[13] Adiwarman karim. Ekonomi makro islam.(jakarta : PT Rajagrafindo persada. 2008) hal. 140

[14] ibid. 140

[15] http: // makro4d. Wordpress.

Oleh:

1. Nur Maziyah ( 2013114070 )

2. Evi Hida Salasatun ( 2013115051 )

3. Tri Desiana ( 2013115368 )

Download Makalah Inflasi Doc
Read More »

Makalah Teori Konsumsi Islam



TEORI KONSUMSI DALAM ISLAM
Disusun guna memenuhi tugas
Mata Kuliah : Ekonomi Mikro Islam.
Dosen Pengampu : Minati Maulida, M.S.I




Disusun oleh :

Qurrota A’yuni                                               (2013115116)
Ellyn Erlyna                                                    (2013115136)
Riska Audiyati                                                (2013115143)
Ninda Dwi Arismawati                                   (2013115149)


KELAS I
JURUSAN EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
BAB I  PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang.................................................................................... 1
B.   Rumusan Masalah .............................................................................. 2
C.   Tujuan Penulisan................................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN
A.     Kepuasan dan Rasionalitas Konsumen Muslim.................................... 3
B.     Fungsi dan Peningkatan Utilitas........................................................... 4
C.     Konsumsi Intertemporal Dalam Ekonomi Islam.................................. 5
D.     Optimal Solution.................................................................................. 6
BAB III PENUTUP
A.     Kesimpulan........................................................................................... 8
DAFTAR PUSTAKA






BAB I
PENDAHULUAN
  1. Latar Belakang
Keputusan seseorang untuk memilih alokasi sumber daya inilah yang melahirkan fungsi permintaan. Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (utility) dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara bahasa berarti berguna (usefulness), membantu (helpfulness) atau menguntungkan (advantage). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi barang tersebut. Karena adanya rasa inilah, maka sering kali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan seorang konsumen dalam mengkonsumsi sebuah barang. Jadi, kepuasan dan utilitas dianggap sama meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh utilitas.
     Jika menggunakan teori konvensional, konsumen diasumsikan selalu menginginkan tingkat kepuasan yang tertinggi. Konsumen akan memilih mengkonsumsi barang A atau B tergantung pada tingkat kepuasan yang diberikan oleh kedua barang tersebut. Ia akan memilih barang A jika memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan B, demikian sebaliknya. Masalah selanjutnya adalah mungkinkah konsumen mengkonsumsi barang tersebut ?. Untuk menjawab pertanyaan ini, dia akan melihat dana atau anggaran yang dimiliki. Kalau ternyata dana yang dimiliki memadai untuk membeli, maka ia akan membeli, jika tidak, maka ia tidak akan membelinya. Kemungkinan ia akan mengalokasikan anggarannya untuk membeli barang lain yang kepuasannya maksimal tetapi terjangkau oleh anggarannya.
Jika cerita di atas dicermati, maka setidaknya terdapat dua hal penting untuk dikritisi. Pertama, tujuan konsumen adalah mencari kepuasan tertinggi. Penentuan barang atau jasa untuk dikonsumsi berdasarkan pada kriteria kepuasan. Kedua, batasan konsumsi adalah kemampuan anggaran. Dengan kata lain, sepanjang dia memiliki pendapatan, maka tidak ada yang bisa menghalangi untuk mengkonsumsi barang yang diinginkan. Sikap seperti ini jelas akan menafikan timbangan kepentingan orang lain atau pertimbangan aspek lain seperti kehalalan.
Perilaku konsumsi seperti di atas tidak dapat diterima begitu saja dalam ekonomi Islam. Konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Di antara ajaran yang penting yang berkaitan dengan konsumsi, misalnya perlunya memperhatikan orang lain. Dalam hadits disampaikan bahwa setiap muslim wajib membagi makanan yang dimasaknya kepada tetangganya yang merasakan bau dari makanan tersebut. Selanjutnya juga, diharamkan bagi seorang muslim hidup dalam keadaan serba berkelebihan sementara ada tetangganya yang menderita kelaparan. Hal lain adalah tujuan konsumsi itu sendiri, dimana seorang muslim akan lebih mempertimbangkan maslahah daripada utilitas. Pencaian maslahah merupakan tujuan dari syariah Islam, yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. [1]
  1. Rumusan Masalah
1.    Apa yang dimaksud Kepuasan dan Rasionalitas Konsumen Muslim ?
2.    Bagaimanakah Fungsi dan Peningkatan Utilitas ?
3.    Bagaimanakah Konsumsi Intertemporal Dalam Ekonomi Islam ?
4.    Apa yang dimaksud Optimal solution ?
  1. Tujuan Penulisan
1.    Agar pembaca mengetahui tentang Kepuasan dan Rasionalitas Konsumen Muslim.
2.    Agar pembaca mengetahui tentang Fungsi dan Peningkatan Utilitas.
3.    Agar pembaca mengetahui tentang Konsumsi Intertemporal Dalam Ekonomi Islam.
4.    Agar pembaca mengetahui tentang Optimal solution.

BAB II
PEMBAHASAN
A.           Kepuasan dan Rasionalitas Konsumen Muslim
1.    Kepuasan konsumen muslim.
Teori kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa merupakan teori pokok dalam analisis mikro ekonomi. Kepuasan konsumsi merupakan bagian dari teori perilaku konsumen. Seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa sehingga memperoleh kepuasan selalu menggunakan kerangka rasionalitas. Sehingga manusia rasional adalah manusia yang berusaha mencapai kepuasan maksimum dalam kegiatan konsumsinya.
2.    Definisi Rasionalitas
Rasionalitas adalah perilaku manusia secara rasional (masuk akal), dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Perilaku rasional mempunyai dua makna yaitu metode dan hasil. Dalam makna metode, perilaku rasional berarti tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka atau emosi. Sedangkan dalam makna hasil, perilaku rasional berarti tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.[2]
Rasionalitas dalam perilaku pembelian oleh konsumen muslim haruslah berdasarkan aturan islam, sebagai berikut :
a)             Konsumen muslim dinyatakan rasional jika pembelanjaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
b)             Konsumen muslim dapat dibilang rasional jika ia membelanjakan tidak hanya untuk barang-barang yang bersifat duniawi semata, melainkan turut pula untuk keperluan di jalan Allah.
c)             Konsumen muslim yang rasional akan mempunyai tingkat konsumsi yang lebih kecil daripada non muslim dikarenakan konsumsi hanya diperbolehkan untuk barang-barang yang halal dan thayib.
d)                 Konsumen muslim yang rasional jika ia tidak menimbun dan menumpuk kekayaan melalui tabungan, tetapi harus melakukan investasi yang dapat mengembangkan atau memacu sirkulasi uang dalam rangka memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena tabungan yang tidak diinvestasikan atau disirkulasikan akan terkena pengurangan oleh zakat.[3]

B.            Fungsi dan Peningkatan Utilitas
Dalam ilmu ekonomi tingkat kepuasan ( utility function )  biasanya digambarkan antara dua barang atau jasa yang keduanya memang disukai oleh konsumen.
Dalam membangun teori utility function, digunakan tiga aksioma pilihan rasional :
1.         Kompleteness
Aksioma ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya diantara dua keadaan. Bila A dan B adalah dua keadaan yang berbeda, maka individu selalu dapat menentukan secara tepat satu diantara tiga kemungkinan ini :
a)      A lebih disukai dari pada B
b)      B lebih disukai dari pada A
c)      A dan B sama menariknya



2.         Transitivity
Aksioma ini menjelaskan bahwa ji8ka seorang individu mengatakan “A lebih disukai daripada B, dan B lebih disukai daripada C”, maka ia pasti akan mengatakan bahwa A lebih disukai daripada C. Aksioma ini sebenarnya untuk memastikan adanya konsistensi internal didalam diri individu dalam mengambil keputusan.
3.         Continuity
Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan “A lebih disukai daripada B” maka keadaan yang mendekati A pasti juga lebih disukai daripada B.[4]

C.           Konsumsi Intertemporal Dalam Ekonomi Islam
Monzer Kahf  berusaha mengembangkan pemikiran konsumsi intertemporal islami, dengan memulai membuat asumsi sebagai berikut :
1.         Islami dilaksanakan oleh masyarakat
2.         Zakat hukumnya wajib
3.         Tidak ada riba dalam perekonomian
4.         Mudharabah merupakan wujud perekonomian
5.         Pelaku ekonomi mempunyai perilaku memaksimalkan
Dalam konsep islam, konsumsi intertemporal dijelaskan oleh hadits Rasulullah SAW yang maknanya adalah “yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infaqkan”. Oleh karena itu persamaan pendapatan menjadi :
Y = (C + infaq) + S
Persamaan ini disederhanakan menjadi Y = FS + S
FS adalah final spending ( konsumsi akhir ) di jalan Allah
Dalam ekonomi islam tidak berlaku sistem bunga, sehingga bunga yang dibayarkan kepada penabung adalah nol dan digantikan dengan sistem bagi hasil.[5]
D.           Optimal solution
Sesuai dengan asumsi rasionalitas, maka konsumsi seorang muslim akan bertindak rasional. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan dari seorang konsumen senantiasa didasarkan pada perbandingan antar berbagai refrensi, peluang dan manfaat serta madharat yang ada. Konsumen yang rasioanl selalu selalu berusaha menggapai prefrensi tertinggi dari segenap peluang dan manfaaat yang tersedia. Konsumen yang rasional berarti konsumen yang memilih suatu kombinasi komoditas yang akan memberikan tingkat utilitas paling besar. Utilitas disini juga meliputi maslahat dan madharat yang ditimbulkan dari mengonsumsi komoditas tersebut.
Dengan demikian, kepuasaan maksimum seorang konsumen terjadi pada titik dimana terjadi persinggungan antara kurva indifference dengan budget line. Konsumen akan memaksimalkan pilihannya dengan dua cara:
       1)      Memaksimalkan utility function pada budget line tertentu
Maksimalisasi utility function pada budget tertentu
Kombinasi
Barang
Jumlah barang X yang dikonsumsi
Jumlah barang Y yang dikonsumsi
Pengeluaran
Total
B
20
30
$80
R
20
20
$60
S
10
30
$70

Dengan tingkat pengeluaran tertentu yaitu $80, maka kombinasi barang B lebih baik daripada kombinasi R dan S. Kombinasi B lebih baik daripada R, karena dapat mengkonsumsi barang Y lebih banyak; dari segi total pengeluaran pun terlihat bahwa masih ada yang tidak termanfaatkan sebesar $20. Kombinasi B lebih baik daripada kombinasi S, karena dapat mengonsumsi barang X lebih banyak; dari segi total pengeluaran pun terlihat bahwa masih ada yang tidak termanfaatkan sebesar $10.



            2)      Meminimalkan budget line pada utility function tertentu
Minimalisasi budget line pada utility function tertentu
Kombinasi
Barang
Jumlah barang X
Yang dikonsumsi
Jumlah barang Y
Yang dikonsumsi
Pengeluaran
Total
B
20
30
$80
T
20
30
$90

Untuk mengonsumsi 20X dan 30Y cukup diperlukan uang $80. Oleh karenanya kombinasi B lebih baik daripada kombinasi T, karena untuk mendapatkan T ia harus membayar lebih mahal untuk jumlah barang yang sama.
Untuk mengonsumsi barang x dan y dengan tingkat kepuasan yang sama, seorang konsumen mempunyai beberapa alternatif garis anggaran yang dibutuhkan.
Dengan demikian, optimalisasi konsumen akan terbentuk pada budget line paling kecil untuk mendapatkan kepuasan yang sama. [6]


                                        







BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ekonomi, tujuan dari setiap konsumen adalah untuk memperoleh kepuasan (utility) yang optimum. Namun, dilain pihak terdapat kendala yaitu kemampuan konsumen dalam membeli barang/jasa yang diinginkan.
Seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa sehingga memperoleh kepuasan selalu menggunakan kerangka rasionalitas. Dalam makna hasil, perilaku rasional berarti tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.
Pengambilan keputusan dari seorang konsumen senantiasa didasarkan pada perbandingan antar berbagai refrensi, peluang dan manfaat serta madharat yang ada. Dengan demikian, kepuasaan maksimum seorang konsumen terjadi pada titik dimana terjadi persinggungan antara kurva indifference dengan budget line.














DAFTAR PUSTAKA

Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi Islam. 2008.  ekonomi Islam. Jakarta:PT Raja Gravindo Persada.
[1] Ir. Adiwarman A. Karim. 2007. Ekonomi Mikro Islami Edisi ketiga. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
M. Nur Rianto Al Arif & Dr. Euis AMalia. 2010. Teori Mikro Ekonomi. Jakarta:Kencana.
Eko Suprayitno. 2005. Ekonomi Islam. Yogyakarta:Graha Ilmu.


[1] Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi Islam, ekonomi Islam, (Jakarta:PT Raja Gravindo Persada, 2008), hlm 127-128.
[2] Ir. Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami Edisi ketiga,(Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2007) hal 51.
[3] M. Nur Rianto Al Arif & Dr. Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi,(Jakarta:Kencana, 2010) hal 73-75.
[4] Ibid., hal 64-65.
[5] Eko Suprayitno. Ekonomi Islam.(Yogyakarta:Graha Ilmu.2005) Hal 104
Read More »