HAK atas KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)

Download Materi Kuliah Lengkap

HAK atas KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)

Pengertian

Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia
Dalam sistem hukum di indonesia HaKI termasuk dalam kategori Hak Kebendaan, yg termuat dalam Buku II BW, yaitu:
Pasal 499 BW, “Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh  hak milik”

Bidang-bidang HaKI

Hak Cipta (copyrights)
Hak atas Kekayaan Industri (industrial property)

Hak atas Kekayaan Industri (industrial property)

Paten (Patent)
Merek (Trade Mark)
Rahasia Dagang (Trade Secret)
Desain Industri (Industrial Design)
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit)

Obyek Pengaturan HaKI

Hak Cipta - Ilmu pengetahuan, seni dan sastera;
Paten - Penemuan di bidang TEKNOLOGI;
Merek - Karya-karya berupa tanda (tulisan huruf atau kata, atau gambar, atau warna, atau kombinasi di antaranya) untuk membedakan dengan produk (barang atau jasa) yang sejenis;
Rahasia Dagang - Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang Teknologi dan/atau bisnis;
Desain Industri - Karya-karya berupa produk yang dapat berulang kali digunakan untuk memproduksi barang;
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu - Produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semi konduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik

Sumber Hukum HaKI di Indonesia

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Desain Industri
Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Ruang Lingkup Hak Cipta


Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia yang merupakan endapan perasaannya, yaitu:
Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastera

Ciri-ciri Hak Cipta


Hak Cipta bersifat ABSOLUT/MUTLAK, dilindungi haknya selama Pencipta hidup bahkan sampai beberapa tahun
setelah Pencipta meninggal dunia
(lihat Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2002)

Moral Rights dan Economics Rights

Termasuk pelanggaran Hak Moral, antara lain :
Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan;
Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut;
Mengganti atau merubah judul lagu, dan/atau
Mengubah isi lagu (satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen dan notasi).

Termasuk Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta lagu, antara lain :

Perbuatan tanpa izin mengumumkan  Ciptaan lagu :
      a. menyanyikan dan mempertunjukkan lagu  di depan umum;
      b. memperdengarkan lagu kepada umum;
      c. menyiarkan lagu kepada umum;
      d. mengedarkan lagu kepada umum;
   
2. Perbuatan tanpa izin memperbanyak Ciptaan lagu :
    a. merekam lagu (dengan maksud diproduksi);
    b. menggandakan atau memproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis/cetak;
    c. mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu;
    d. mengaransemen lagu, dan
    e. menerjemahkan lagu;

Sejarah Paten

Peraturan perundang-undangan
yang pernah berlaku :

Octrooiwet 1910 - Stb. 1910 No. 33, mulai berlaku 1 juli 1912;
Pengumuman Menteri Kehakiman RI tanggal 12 Agustus 1953 No. J.S. 5/41/4 B.N. 55, upaya yang bersifat sementara;
Pengumuman Menteri Kehakiman RI tanggal 29 Desember 1953 No. J.G. 1/2/17.B.N.53-91, untuk menampung permintaan Paten dari luar negeri;
Undang-undang No. 6 Tahun 1989;
Undang-undang No. 13 Tahun 1997.

Prinsip-prinsip dalam Undang-undang Paten

Paten diberikan Negara atas dasar Permintaan;
Paten diberikan untuk satu penemuan;
Penemuan harus Baru, Mengandung Langkah Inventif, Dapat Diterapkan dalam Industri;
Lingkup penemuan yang dapat diberi Paten;
Jangka waktu Paten;
Keseimbangan Hak dan Kewajiban.
Keseimbangan antara Hak dan Kepentingan Negara;

Sejarah Merek

Peraturan perundang-undangan
yang pernah berlaku :

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997

Syarat-syarat Merek

Dasar Hukum - Pasal 5
Undang-undang Merek

Merek tidak dapat didaftar apabila :
Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
Tidak memiliki daya pembeda;
Telah menjadi milik umum;
Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Penolakan Pendaftaran Merek

Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah terkenal.

Jenis Merek

Dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

Merek Dagang;
Merek Jasa.

Jangka waktu perlindungan Merek

Menurut ketentuan Pasal 28
Undang-undang Merek - 10 (sepuluh) tahun & dapat diperpanjang

Penyelesaian Sengketa

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, berupa :

Ganti rugi dan/atau
Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut

RAHASIA DAGANG

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000

“Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasa dagang”

Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Metode produksi;
Metode pengolahan;
Metode penjualan;
Informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Hak & Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang


Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, Kewenangan atau Hak yang dimiliki oleh pemilik Rahasia Dagang terhadap rahasia dagangnya untuk :

Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang untuk mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pengalihan Hak & Lisensi Rahasia Dagang


Rahasia Dagang dapat beralih karena :

pewarisan;
hibah;
Wasiat;
Perjanjian tertulis;
Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Download Materi Kuliah Lengkap

0 komentar:

Post a Comment