Makalah Manajemen Asuransi Syariah

Download Materi Kuliah Lengkap

Makalah Manajemen Asuransi Syariah
BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Lahirnya bank yang beroperasi pada prinsip syari’ah seperti dalam bentuk bank muamalat indonesia dan bank perkreditan rakyat islam, pengetahuan tentang bank islam ini sangat dibutuhkan baik bagi para ilmuwan maupun masyarakat luas. Lebih-lebih masyarakar indonesia yang mayoritas penduduknya muslim sehingga minat terhadap lembaga keuangan syari’ah (asuransi syari’ah) sangat diminati. Tetapi meskipun lembaga-lembaga keuangan syari’ah mulai menyebar di berbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk asuransi syari’ah.
Kajian tentang asuransi syari’ah sangat menarik sekali diantara prinsip ekonomi syari’ah lainnya. Kajian mengenai asuransi syari’ah terlahir satu paket dengan kajian perbankan syari’ah, yaitu sama-sama muncul kepermukaan tatkala dunia islam tertarik untuk mengkaji secara mendalam apa dan bagaimana cara mengaktualiasasikan konsep ekonomi syari’ah.
B.     Rumusan Masalah
1.      Apa saja jenis-jenis asuransi syariah?
2.      Bagaimana bentuk-bentuk asuransi syari’ah?
3.      Bagaimana akad mudharabah sebagai kerangka kerja asuransi syari’ah?
4.      Bagaimana mekanisme pengelolaan dana dalam asuransi syari’ah?
5.      Bagaimana akad takafuli dan tabarru’ dalam asuransi syari’ah?
C.    Tujuan Penulisan
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, makalah ini di susun dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:
1.      Jenis-jenis asuransi syariah
2.      Bentuk-bentuk asuransi syari’ah
3.      Akad mudharabah sebagai kerangka kerja asuransi syari’ah
4.      Mekanisme pengelolaan dana dalam asuransi syari’ah
5.      Akad takafuli dan tabarru’ dalam asuransi syari’ah


BAB II
PEMBAHASAN
A.    Jenis-Jenis Asuransi
Pada bab III pasal 3 UU. No. 2 tahun 1992 dijelaskan tentang jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia. Dalam pasal tersebut dijelaskan diantaranya;
a.       Asuransi Kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
b.      Asuransi Jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
c.       Re-Asuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang di hadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa.
Lapangan asuransi jiwa meliputi antara lain asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan Annuitet. Asuransi jiwa menyediakan uang pada waktu meninggalnya tertanggung untuk biaya penguburan dan untuk melanjutkan penghasilan bagi para ahli warisnya. Hal ini merupakan dari Annuitet, dimana Annuitant (pemegang polis) dijamin memperoleh penghasilan selama ia masih hidup.
Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungkan adalah risiko yang disebabkan kematian. Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan atas suatu keluarga tertentu. Jadi asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga, yang disebabkan karena meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Dari sini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa risiko yang dihadapi adalah risiko kematian dan risiko hidupnya seseorang yang terlalu lama.

B.     Bentuk-Bentuk Asuransi
Bentuk-bentuk asuransi konvensional secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut:
a.       Asuransi timbal balik (Assurance Mutualle)
Bentuk asuransi ini juga sering disebut sebagai asuransi saling menjamin atau menanggung, yaitu suatu perjanjian perkumpulan di antara para peserta asuransi. Pertanggungan itu didasarkan pada suatu kecelakaan yang menimpa salah satu orang diantara mereka. Hal demikian dilakukan atas dasar kerugian salah seorang anggota. Adanya kerugian tersebut dipikul oleh anggota asuransi secara bersama-sama.
b.      Asuransi ganti kerugian (Schade Verzekering)
Maksud asuransi ini adalah suatu perjanjian yang mana si penanggung berjanji akan mengganti kerugian seseorang peserta. Pengganti tersebut diberikan terhadap seseorang sebagai tertanggung yang mengalami kerugian tertentu, sebagai contoh asuransi kebakaran.
c.       Asuransi sejumlah uang (Sommen-Verzekering)
Asuransi sejumlah uang adalah suatu perjanjian asuransi yang mana si penangguang berjanji akan membayar seseorang yang menjadi tertanggung, dimana jumlahnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Pembayaran klaim asuransi tersebut tidak didasarkan pada suatu kerugian tertentu, misalnya suransi jiwa.
d.      Asuransi premi (Premie Verzekering)
Maksud dari asuransi ini adalah suatu perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi di satu pihak sebagai penanggung dan peserta suransi sebagai tertanggung di lain pihak. Namun demikian, para peserta asuransi sebagai tertanggung secara sendiri-sendiri tidak ada hubungan hukum satu sama lain (sesama peserta).
e.       Asuransi saling menanggung (Onderlinge Verzekering)
Hal yang bisa dipahami dari asuransi saling menanggung adalah suatu persetujuan perkumpulan yang terdiri dari para pihak penanggung dan tertanggung selaku anggota. Para peserta tidak membayar premi, melainkan membayar semacam iuran kepada pengurus dari perkumpulan itu. Selaku anggota perkumpulan, mereka akan menerima pembayaran apabila dipenuhi syarat-syarat tertanggung dari suatu peristiwa yang semula belum dapat ditentukan akan terjadinya.
f.       Asuransi wajib
Dikatakan wajib karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakan perjanjian. Pihak yang mewajibkan biasanya pemerintah, tetapi tidak selalu monopoli pemerintah. Pihak pemerintah dalam perjanjian pertanggungan menempati posisi sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil kebijakan mewajibkan hal tersebut kepada anggota masyarakat. Kebijakan itu biasanya didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan lemah dari bahaya yang akan menimpanya.[1]

C.    Mudharabah sebagai Kerangka Kerja Asuransi Syari’ah
Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul maal) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan (profit) maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara sahibul maal dan mudharib dengan persentase nisbah atau rasio yang telah disepakati sejak awal perjanjian/kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak sahibul maal sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (business risk) dan bukan karena kelalaian mudharib (character risk).
Akad mudharabah ini berbeda dengan sistem bunga (interest) mengingat sifat pengembalian (return) yang tidak pasti baik dari segi jumlah maupun segi waktu sehingga akad ini dikategorikan sebagai Natural Uncertainty Contract (NUC). Dalam bahasa lain, produk ini disebut juga dengan Trust Financing atau Trust Investment karena kontrak ini hanya diberikan kepada pengusaha yang benar-benar credible dan sudah teruji amanahnya. Secara skematis, akad mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut;

Mekanisme Bagi Hasil pada Asuransi Jiwa Syari’ah
Landasan syari’ah yang dipakai oleh para ulama dalam mengaplikasikan mudharabah dalam asuransi syari’ah adalah:
1.        Al-Qur’an
Dan dari orang-orang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. (QS. Al-Muzammil ayat 20)
Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT (QS. Al-Jumuah ayat 10)
Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu (QS. Al-Baqarah ayat 198)
2.        Al-Hadits
Dari Shahih bin Suhaib ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda, Tiga  hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).
3.        Jenis-Jenis Mudharabah
a.    Mudharabah Mutlaqah
Jenis mudharabah ini merupakan bentuk akad yang tidak dibatasi pada jenis usaha, waktu, dan wilayah tertentu sehingga pengelola bebas untuk menentukan cara ia mengelola modal tersebut.
b.    Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah Muqayyadah adalah jenis mudharabah yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratan tertentu misalnya hanya boleh digunakan untuk usaha tertentu, di kota tertentu, dan dalam waktu tertentu. Ikatan-ikatan ini membuat akad medharabah menjadi terikat dan sempit sehingga disebut mudharabah muqayyadah (stricted mudharabah).
Penerapan akad mudharabh dalam bisnis asuransi syari’ah dapat dilihat dalam dua bidang usaha asuransi yaitu asuransi jiwa (life insurance) dan asuransi kerugian (general insurance). Perbedaan karakteristik bisnis antara kedua jenis usaha tersebut menyebabkan penerapan akad mudharabah menjadi berbeda meskipun secara prinsip tetap mengikuti kaidah konsep mudharabah di mana para peserta asuransi berkedudukan sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan pengusaha bertindak sebagai mudharib (pengelola).
1.        Asuransi Jiwa Syari’ah
Dalam bisnis asuransi syari’ah, secara umum peserta asuransi syari’ah tidak memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang cara pengelolaan dana sehingga akad ini dikategorikan sebagai mudharabah mutlaqah. Sedangkan dalam posisinya sebagai mudharib di satu sisi dan sahibul maal di sisi yang lain maka asuransi syari’ah layaknya bank syari’ah melaksanakan mudharabah kedua. Kemudian dana peserta yang terkumpul akan diinvestasikan ke dalam instrumen investasi syari’ah dan apabila ada keuntungan (profit) maka hasilnya akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakati di awal perjanjian, misalnya 50:50, 70:30, dan sebagainya. Mekanisme bagi hasil (mudharabah) pada asuransi jiwa dan kerugian dapat dilihat seperti pada skema berikut:

Mekanisme Bagi Hasil pada Asuransi Kerugian Syari’ah
Dari skema bagi hasil di atas, kita bisa melihat bahwa dalam asuransi jiwa syari’ah terdapat dua rekening peserta yaitu: (1) rekening Tabungan (participant account) dan (2) Rekening Khusus (participant special account). Pemisahan rekening tersebut dilakukan guna menjawab permasalahan ketidakjelasan (gharar) pada praktik asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim. Misalnya, seseorang peserta mengambil paket asuransi jiwa sebesar Rp 10 juta dengan masa pertanggungan 10 tahun. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke-4 dan baru sempat membayar Rp 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah penuh Rp 10 juta. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar Rp 6 juta di peroleh dari mana. Disinilah kemudian timbul gharar sehingga dalam sistem asuransi syariah di perlukan mekanisme untuk menghapus gharar tersebut dengan menyediakan rekening khusus untuk pembayaran klaim (rekening ini disebut juga dengan rekening tabarru). Akad yang di berlakukan dalam rekening khusus ini adalah transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nonprofit sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Dengan demikian idealnya semua dana tabarru maupun hasil investasinya (apabila dana tabarru tersebut ikut di investasikan) tidak dibagihasilkan kepada peserta maupun pengelola, namun menjadi dana abadi dalam rekening khusus.
2.      Asuransi Kerugian Syariah
Dalam praktik asuransi kerugian syariah, pengembalian sebagian premi ke nasabah dalam bentuk surplus sharing sekilas mirip dengan mekanisme dalam asuransi konvensional ang di kenal dengan istilah No Claim Discount (NCD). Sebagai contoh, seorang pemegang polis asuransi kendaraan di sebuah perusahaan asuransi konvensional akan mendapat discoun pada saat polis tersebut kembali diperpanjang di tahun berikutnya (dengan syarat selama masa pertanggungan tidak meengajuakan klaim). Dari kacamata asuransi syari’ah, mekanisme discoun seperti ini tentu saja berbeda dengan mudharabah karena NCD hanya diberlakukan apabila si pemegang polis hendak memperpanjang polisnya. Dalam asuransi syari’ah, hak mudharabah tetap dibayarkan kepada peserta meskipun ia tidak memperpanjang polis. Dengan demikian, NCD dan bagi hasil tidak bisa diterapkan sekaligus di asuransi syari’ah, namun tidak bagi asuransi konvensional.
Karena jangka waktu pertanggungan untuk produk-produk asuransi kerugian (misalnya asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, kecelakaan diri, dan lain-lain) biasanya berlaku untuk periode satu tahun maka produk ini tidak mengandung unsur tabungan (non-saving) sehingga seluruh premi yang terkumpul akan dimasukan ke dalam satu pool/fund untuk kemudian dikelola oleh perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. Dari total dana ditambah hasil investasi dan di kurangi beban-beban asuransi (komisi agen, premi reasuransi, klaim, dan lain-lain), apabila kemudian terdapat surplus maka surplus tersebut akan dibagihasilkan antara peserta dan perusahaan dengan nisbah yang sudah ditentukan di awal perjanjian.
Penerapan akad mudharabah dalam bisnis asuransi syari’ah di samping mencerminkan semangat ilahiyah dalam berekonomi juga menjadi nilai tambah (value added) dari perspektif konsumen/nasabah. Dengan memasukkan perjanjian mudharabah ke dalam kontrak asuransi maka kontribusi premi yang diinvestasikan perusahaan sebagian akan dikembalikan lagi kepada peserta dalam bentuk profit/surplus sharing. Hal inilah yang menjadi salah satu differentation point antara asuransi konvensional dengan asuransi syari’ah dari sisi cara mengelola dana nasabah.[2]

D.    Mekanisme Pengelolaan Dana
Kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam transaksi asuransi kerugian adalah sebagai mudharib (pemegang amanah).
Mudharib berkewajiban untuk membayar klaim apabila ada salah satu dari peserta mengalami musibah. Juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang diembannya secara adil, transparan, dan profesional.
Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan resiko yang akan di tanggung. Ada tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima ataupun menolak penutupan resiko. Yang pertama yaitu kemungkinan menderita kerugian (chance of loss), kedua, tingkat resiko (degree of risk) dan yang ketiga adalah hukum bilangan besar (law of large number).Tugas utama underwriter adalah mengatur dana seefektif mungkin dan menguntungkan. Dalam asuransi syariah peran underwriter adalah sebagai berikut:
a.       Mempertimbangkan resiko yang dianjurkan
b.      Memutuskan untuk menerima atau tidak resikio-resiko tersebut
c.       Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi
d.      Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi pekerja
e.       Mengamankan margin profit.
Untuk melakukan prosses underwriting hal-hal yang perlu dilakukan adalah mempersiapakan surat permintaan, menganalisis resiko daan penerbitan polis. Surat permintaan diajukan oleh nasabah yang ditujukan kepada pihak asuransi. Setelah surat permintaan di ajukan, pihak asuransi menganalisis dan  mempertimbangkan apakah permintaan itu diterima atau tidak. Apabila permintaan diterima, pihak asuraansi segera menerbitkan polis yang akan menjadi akad kontrak antara nasabah dan pihak asuransi.
Adapun isi dari polis itu adalah:
a.       Ikhtisar pertanggungan dan tanda tangan.
b.      Pernyataan pettanggungan.
c.       Risiko yang di jamin
d.      Kondisi pertanggungan.[3]

E.     Akad Takafuli dan Tabarru’ dalam Asuransi Syari’ah
Akad dalam bahaa arab berarti pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Ikatan di sini tidak dibedakan apakah bentuk fisik ataupun kiasan. Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan qobul yang diselengarakn menurut ketentuan syariah, dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselengarakan. (Ikhwan Abidin Basri, MA, 2003)
Dalam muamalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar’i. Demikian pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum islam. Jika kita tengok fatewa DSN (Dewan Syari’ah Nasional) tentang pedoman asuransi syari’ah, maka pernyataan akad yang sesuai syariah dapat dijabarkan sebagai bagian akad atau perikatan yang terbebas dari unsure gharar (ketidakjelaan), maisir (judi), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), riswah (suap), barang hara, dan maksiat. Dalam tulisan ini akan dibahas unsure gharar dalam asuransi dan bagaimana konsep islam menjawab permasalahan ini. Karena asuransi pada umumnya tidak dikenal dalam literature islam maka oleh jumhur ulama di qiyaskan sebagai prakterk jual beli. Dengan demikian, sah tidaknya tranaksi asuransi dari kacamata syari’ah ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun jual beli (Aqid), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat berakal, akil baligh, dan tanpa paksaan. Firman Allah, Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kevuali melalui perniagaan atas dasar suka sama suka (QS. An-Nisaa:29). Kedua, adanya objek barang yang diperjualbeliakn (ma’qud), dengan diserahkan, dan diketahui keadaan, sifat, dzat, serta ukurannya. Ketiga adanya sighantul aqd (pernyataan transisi), dengan syarat adanya kesepalatan  atau keikhlaan antara dua belah pihak.
1.      Unsur Gharar dalam Praktik Asuransi Konvensional
Gharar didefinisikan sebagai suatuyang tidak ada kejelasan hasil. Menurut mazan syafii, gharar berarti apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling munkin muncul adalah yang kita takuti. Ibn Qoyyim Al- Jauziyah mendefinisikan gharar sebagai suatu yang tidak bia diukur penerapannya, barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yangmelahirkan diri dan unta yang lahir meskipun ada. Pakar ekonomi islam, Syafi’I Antonio mendefnisikan gharar atau excessive uncertainty sebagai ketidakjelasan hubungan kontraktual antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya dalam bingkai hukum syari’ah. Rasulullah saw dalam beberapa hadinya melarang jual beli gharar, di antaranya dari Abu Huraira ra, Rasulullah pernah melarang jual beli gharar. (HR. Muslim). Dalam riwayatlain, dari Ali ra, Rasulullah saw pernah melarang jual beli orang yang terpaka, jual beli gharar, dan penjual buah sapai dicapai, (HR. Abu Dawud).
Karena asuransi dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli, maka akad dalam asuransi dapat di golongkan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Dalam asuransi selalu timbul ketidakjelasan (gharar) antara harga yang dibayar dengan jasa yang diterima. Ke-gharar-an inilah yang dapat menyebabkan kecacatan (fasad) akad sehingga berpotensi menimbulkan persengketaan diantar pihak-pihak yang berakad. Meskipun akad fasad telah cukup memiliki dampak syar’i yaitu pada terjadinya perpindahan kepemilikan, namun akad ini dapat dibatalkan (di-fasakh) oleh salah satu pihak, atau dari hakim yang mengetahui duduk permasalahannya. Kelemahan pada akad asuransi ini dapat dihilangkanapabila akad yang digunakan bukan akad pertukaran atau akad tabaduli tetapi akad tolong-menolong atau akad takafuli atau akad tabarru.
2.      Filosofi dan Implementasi Akad Takafuli dan Tabbaru’
Takaful berasal dari akar bahasa arab: takafula, ya takafulu. Kata takaful sendiri tidak dijumpai dalam al-Quran, namun terdapat kata yang seakar dengannya yaitu idz tamsyi ukhtuka fataquulu hal adulukum alaa man yakfuluku yang artinya yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada keluarga Fir’aun: melihatnya (QS. Thaha:40).
Kata yakfulu di sini menunjuk rti menjamin. Secara istilah, tahaful adalah perjanjian sekelompok orang yang disebut partisipasiynag secara timbal balik saling menjamin antar satu dengan yang lainnya. Syekh abu zahrah, ahlifikih mesir menggunakan istilah at-takaful al ijtimai’I, yaitu bahwa individu-individu dalam atu masyarakat berada dalam jaminan atau tanggungan masyarakatnya. Setiap yang mampu atau membantunya dengan kebijakan, setiap potensi kemanusiaan dalam masyarakat, sejalan dalam memelihara untuk menolak kendala-kendala pembangunan masyarakat yang dibangun atas dasar yang benar. Ungkapan yang paling tepat untuk makna at-takaful al-ijtimai’ adalah sabda Nabi saw,
Mukmin terhadap mukmin lain ibarat bangunan yang saling memperkuat satu sama lainnya. (HR. Muslim).
Implementasi akad takafuli dan tabarru dalam sistem asuransi syari’ah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi ke rekening tabarru. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung usnsur tabungan (non-saving), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening tabarru. Keberadaan rekening tabarru menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (ke-gharar-an) asuransi dari sisi pembayaran klaim.
Selanjutnya, dana yang terkumpul dari peserta (sahibul maal) akan di investasikan oleh pengelola (mudharib) ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syari’ah. Apabila dari hasil investasi di peroleh keuntungan (profit), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara shahibul maal (peserta) dan mudharib (pengelola) berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil) dengan rasio (nisbah) yang telah disepakati di muka.[4]


BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
          Asuransi, meskipun termasuk masalah muamalah yang baru, bukanlah praktik yang dilarang, sebab tidak ada dalil nas yang melarang keberadaannya. Di samping itu segala praktik bisnis yang baru tidak dilarang dalam islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari’ah dan dikelola dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Secara esensial dapat dikatakan bahwa adanya prinsip-prinsip hukum asuransi, tidak bertentangan dengan syari’at islam. Prinsip-prinsip itu ditempatkan sebagai syarat sahnya akad dan termasuk syarat yang diakui, bukan syarat yang bertentangan dengan akad (mulghah). Justru keberadaannya memperkuat keberadaan tujuan akad asuransi yang telah terbentuk. Di sisi lain keberadaannya sebagai alat untuk mengeliminir praktik-praktik bisnis yang di larang dalam islam, seperti judi, gharar, penipuan, riba, dan lain sebagainya.

B.     Kritik dan Saran
Demikian makalah ini kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan. Tentunya masih banyak kekurangan karenanya keterbatasan pengetahuan dan refeserensi yang berhubungan dengan makalah kami. Kami berharap para pembaca dapat lebih memahami dan membuka referensi dari media informasi yang lain, serta dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan makalah ini.


DAFTAR PUSTAKA

Ismanto, Kuat. 2009. Asuransi Syari’ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam. Yogyakarta:
          Pustaka Pelajar




[1] Kuat Ismanto, Asuransi Syari’ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 35-40
[2] Ibid 56-57
[3] Ibid., hal 11-12

[4] Ibid., hlm. 57-70

Download Materi Kuliah Lengkap

0 komentar:

Post a Comment