MAKALAH BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)

Download Materi Kuliah Lengkap

MAKALAH  BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) 

Pengertian BMT 

BMT adalah singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil atau padanan kata dari Balai-usaha Mandiri Terpadu. Kegiatan Baitul Tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Kegiatan Baitul Maal adalah menerima dari dana zakat, infaq dan sadaqah, dan menjalankannya sesuai dengan peraturan danamanahnya. 

BMT menurut Aziz dalam Yuli (2015) adalah “Balai usaha Mandiri Terpadu yang dikembangkan dari konsep Baitul Maal wat tamwil. Dari segi Baitul Maal, BMT menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, Infaq, dan shadaqah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, faqir, dan miskin. Pada aspek Baitul Tamwil, BMT mengembangkan usaha–usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.

BMT atau Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari’ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) – menerima titipan dana Zakat, Infak dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitut Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) – melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Ciri-ciri operasional Baitul Maal adalah: 

1. Visi dan misi sosial (non profit) 

2. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pembayar zakat dan penerima 

3. (Muzaki) zakat (Mustasik). 

4. Tidakboleh mengambil profit apapun dari operasinya. 

5. Pembayaran operasi diambil dari 12,5 % (seperdelapan) dari zakat. 

Baitul tamwil adalah institusi/lembaga keuangan umat Islam yang usaha pokoknya adalah penghimpun dana dari pihak ketiga (deposen) dan memberikan pembiayaan-pambiayaan kepada usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan/tabungan, saham dan lain-lain. Alokasi dananya kepada pembiayaan-pembiayaan dan investasi, Ciri-ciri Baitul Tamwil adalah: 

1. Visi dan misi ekonomi (komersial) 

2. Dijalankan dengan perisip ekonomi Islam 

3. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana 

4. Pembiayaan operasional berasal dari asset sendiri atau dari keuntungan 

5. Merupakan wajib zakat. 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa BMT adalah suatu lembaga informal yang melayani jasa tabungan dan kredit serta melayani jasa penerimaan dan pembagian zakat, infaq dan shodaqoh.

Visi Dan Misi BMT 

1. Visi BMT 

Untuk mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah disini harus dipahami dalam arti yang luas, yakni yang mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga kegiatan pada BMT dapat berorentasi untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. 

2. Misi BMT 

Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur, serta berkeadilan yang berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba saja, tetapi lebih berorentasi pada pendistribusian yang merata, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Sejarah BMT di Indonesia 

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswaITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkansyari’ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI (IkatanCendikiawan Muslim Indonesia) sebagai sebuah gerakan yang secara operasionalditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjambisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agamaIslam yakni saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagihasilnya.BMT terus berkembang. BMT akan terus berproses dan berupaya mencaritrobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalahmuammalat memang berkembang dari waktu ke waktu. BMT begitu marakbelakangan ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syariahdan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun1997. Karena prinsip penentuan suka rela yang tak memberatkan, kehadiran BMTmenjadi angin segar bagi para nasabahnya. Itu terlihat dari operasinya yang semulahanya terbatas di lingkungannya, kemudian menyebar ke daerah lainnya.

Seperti halnya lembaga keuangan syariah yang lainnya BMT dalam kegiatanoperasionalnya menggunakan 3 prinsip, yaitu: 

1. Prinsip bagi hasil 

a) Mudharabah 

Mudharabahadalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. 

b) Musyarakah 

Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian profit bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. 

c) Muzara’ah 

Muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari penggarap. 

d) Musaqah 

Musaqah merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam aqad. 

2. Jual beli dengan margin (keuntungan); 

a) Murabahah 

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. 

b) Ba’i As-Salam 

TransaksiJualbeli di mana barang belum diserahkan (belum ada), Sedangkan pembayaran dilakukan di muka (secaratunai). Ini disebut juga jual-beli pesanan. 

c) Ba’i Al-Istisna 

Ba’iIstisna’ adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. 

3. Sistem profit lainnya; 

Kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk giro wadi’ah, tabungan mudharabah, Deposito investasi mudharabah, Tabungan haji, Tabungan Qurban.Baitul Mal Wa Tamwil suatu lembaga keuangan mikro syariah yangdigerakan awal tahun sembilan puluhan oleh para aktivis muslim yang resah melihat keberpihakan ekoonomi negara yang tidak berpihak kepada pelaku ekonomi kecil dan menengah.

Fungsi, Manfaat Dan Peranan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) 

Adapun fungsi BMT (Soemitra, 2009: 448) adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya. 

2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. 

3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. 

4. Menjadi perantara keuangan antara gharim ( yang berhutang ) sebagai shahibul maal dengan duafa sebagai mudharib, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll. 

5. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untukpengembangan usaha produktif. 

Manfaat dan Tujuan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Sebagai lembaga pengelola dana masyarakat dalam skala kecil dan menengah, menawarkan pelayanan jasa dalam bentuk kredit dan pembiayaan kepada masyarakat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pelayanan BMT, antara lain: 

1. Meraih keuntungan bagi hasil dan investasi dengan cara syariah. 

2. Pengelolaan dana berdasarkan nilai-nilai kejujuran dan keadilanakan menjadikan setiap simpanan dan pinjaman di BMT amanbaik secara syari’i maupun ekonomi. 

3. Komitmen kepada ekonomi kerakyatan, dimana BMT membuatsetiap transaksi keuangan, memperoleh kredit dan pengelolaannya bermanfaat bagi pengembangan ekonomi umat Islam. 

4. BMT dan masyarakat dapat berperan membangun citra perekonomian yang dikelola umat Islam. 

5. Menggairahkan usaha-usaha kecil produktif dan membebaskan mereka dari jeratan rentenir. 

6. Partisipasi positif bagi kemajuan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan Islam termasuk di dalamnya BMT. 

Adapun peranan BMT antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini biasa dilakukan dengan pelatihan pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi Islami. 

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro. 

3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. 

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Prinsip Utama BMT 

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut : 

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada ALLAH SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata. 

2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai sepiritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia. 

3. Kekeluargaan yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 

4. Kebersamaan yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antara semua elemen BMT. 

5. Kemandirian yakni mandiri diatas golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya. 

6. Profesionalisme yakni semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan yang artinya kerja tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja. Kerja keras dan cerdasyang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan dan niat yang kuat, yangsemua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual dan intelektual. 

7. Istiqomah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada ALLAH SWT kita berharap.

BMT didirikan dengan berdasarkan pada masyarakat yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. BMT juga memiliki prinsip dasar yaitu : 

1. Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu ‘amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. 

2. Barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat. 

3. Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah). 

4. Demokratis, partisipatif, inklusif. 

5. Keadilas sosial dan kesetaraan jender, non diskriminatif. 

6. Ramah lingkungan. 

7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya. 

8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Landasan Hukum BMT 

Berikut dasar hukum yang bisa dijadikan landasan bagi BMT yang akan menjadi Koperasi: 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 

5. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS); 

6. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS; 

7. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 39/PER/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS; 

8. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh Koperasi 

9. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP/USP Koperasi; 

10. Keputusan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 

11. Keputusan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). 

Merujuk landasan hukum di atas apabila berbentuk koperasi, BMT harus menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Menurut Keputusan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang dimaksud dengan KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sementara menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007, yang dimaksud dengan KJKS adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha jasa keuangan syariah dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Penghimpunan dan Penyaluran Dana BMT 

Dalam BMT berbagai sumber dana dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis (Ridwan, 2004 dalam Habibah, 2008: 15), yakni: 

1. Dana pihak kesatu 

Dana pihak kesatu ini sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Dalam perbankan hal ini dikenal dengan istilah modal disetor. Dana ini dapat terus dikembangkan, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak kesatu ini dapat dikelompokkan menjadi: 

a) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan) 

Yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para aghniya maupun lembaga-lembaga Islam. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu 1 tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpanan akan mendapat porsi laba atau SHU pada setiap akhir tahun secara proporsional. Dengan jumlah modalnya. 

b) Simpanan Pokok 

Simpanan pokok ialah yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat saja dicicil, supaya dapat menjaring jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti. 

c) Simpanan Wajib 

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama, baik simpanan pokok maupun simpanan wajibakan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU. 

d) Simpanan Sukarela 

Adalah simpanan yang dilakukan secara suka rela baik jumlahnya maupun jangka waktunya. 

e) Dana Cadangan 

Yaitu bagian dari SHU (keuntungan) yang tidak dibagikan kepada anggota yang dimaksudkan untuk menambah modal. 

2. Dana pihak kedua 

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki dana yang dikelola secara syariah. Berbagai lembaga yang mungkin dijadikan mitra untuk meraih pembiayaan misalnya, Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya. 

3. Dana pihak ketiga 

Dana ini merupakan simpanan suka rela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber ini sangat luas dan tidak terbatas. Dana pihak ketiga inilah yang paling besar porsinya karena berasal dari masyarakat luas.


Dilihat dari cara pengambilan sumber dananya, maka dapat dibagi menjadi empat: 

1. Simpanan Lancar (Tabungan) 

Adalah simpanan anggota kepada BMT yang dapat diambil sewaktu-waktu (setiap saat). BMT tidak dapat menolak permohonan pengambilan tabungan ini. 

2. Simpanan Tidak Lancar (Deposito) 

Adalah simpanan anggota kepada BMT yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. 

3. Hibah 

Yaitu pemberian dana dari pihak lain dan tidak ada kewajiban untuk membayar kembali baik berupa pokok pemberian maupun jasa. 

4. Dana Lain Yang Tidak Mengikat 

Berbagai sumber permodalan BMT tersebut semuanya sangat penting. Namun untuk mendapatkan jumlah dana yang besar, maka pengembangan unsur modal penyertaan perlu diperhatikan. Unsur ini dapat digunakan untuk menjaring para aghniya baik individu maupun lembaga lainnya. 

Penggunaan dana BMT merupakan upaya menggunakan dana BMT untuk keperluan operasional yang dapat mengakibatkan berkembangnya BMT atau sebaliknya, jika penggunaannya salah. 

Pengalokasian dana BMT ini harus selalu berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Manajemen akan selalu dihadapkan pada dua persoalan, yakni bagaimana akan semaksimal mungkin mengalokasikan dana yang dapat memberikan pendapatan maksimal pula dan tetap menjaga kondisi keuangan sehingga dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya setiap saat. Dua kondisi ini dapat dicapai, jika manajemen mampu bertindak sesuai dengan landasan BMT yang sebenarnya. Untuk itu, pengalokasian dana BMT harus memperhatikan aspek (Ridwan, 2004 dalam Habibah, 2008: 19) sebagai berikut: 

1. Aman, artinya dana BMT dapat dijamin pengembaliannya. 

2. Lancar, artinya perputaran dana dapat berjalan dengan cepat. 

3. Menghasilkan, artinya pengalokasian dana harus dapat memberikan pendapatan maksimal. 

4. Halal, artinya pengalokasian dana BMT harus pada usaha yang halal baik dari tinjauan hokum positif maupun agama. 

5. Diutamakan untuk pengembangan usaha ekonomi anggota.


Kesimpulan 

BMT adalah singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil atau padanan kata dari Balai-usaha Mandiri Terpadu. Kegiatan Baitul Tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Kegiatan Baitul Maal adalah menerima dari dana zakat, infaq dan sadaqah, dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. 

Visi BMT adalah untuk mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah disini harus dipahami dalam arti yang luas, yakni yang mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga kegiatan pada BMT dapat berorentasi untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. Sedag misinya adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur, serta berkeadilan yang berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba saja, tetapi lebih berorentasi pada pendistribusian yang merata, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. 

Dalam BMT berbagai sumber dana dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis (Ridwan, 2004 dalam Habibah, 2008: 15), yakni: 

1. Dana pihak kesatu 

a) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan) 

b) Simpanan Pokok 

c) Simpanan Wajib 

d) Simpanan Sukarela 

e) Dana Cadangan 

2. Dana pihak kedua 

3. Dana pihak ketiga 

Dilihat dari cara pengambilan sumber dananya, maka dapat dibagi menjadi empat: 

1. Simpanan Lancar (Tabungan) 

2. Simpanan Tidak Lancar (Deposito) 

3. Hibah 

4. Dana Lain Yang TidakMengikat 



Pengalokasian dana BMT harus memperhatikan aspek (Ridwan, 2004 dalam Habibah, 2008: 19) sebagai berikut: 

1. Aman, artinya dana BMT dapat dijamin pengembaliannya. 

2. Lancar, artinya perputaran dana dapat berjalan dengan cepat. 

3. Menghasilkan, artinya pengalokasian dana harus dapat memberikan pendapatan maksimal. 

4. Halal, artinya pengalokasian dana BMT harus pada usaha yang halal baik dari tinjauan hokum positif maupun agama. 

5. Diutamakan untuk pengembangan usah aekonomi anggota. 


DAFTAR PUSTAKA 

Kuat Ismanto Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Pekalongan Jurnal Penelitian Vol. 12, No. 1, Mei 2015 

Isma Ilmi Hayati Ginting, Ilyda Sudardjat, Analisis Strategi Pengembangan Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil) Di Kota Medan, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol.2 No.11 

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 127 

Rafidah, Peran Baitul Mal wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat 

Rini Hayati Lubis, Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perekonomian Sumatera Utara Volume 3, No. 2, Juli-Desember 2015 

Nurul huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis,( Jakata: Kencana, 2010) Hlm.363-364. 

Thalis Noor Cahyadi, Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas Dan Pengawasannya, Volume II, No.2 Desember 2012 

http://www.pekerjadata.com/2015/04/Skripsi-ekonomi-manajemen-Manajemen-Pengelolaan-Dana-Sebagai-Upaya-Peningkatan-Kesehatan-Pada-Koperasi-Bmt-Maslahah-Sidogiri-Pasuruan.html



Disusun Oleh : 


1. M. Alif Ihyai

2. Tarjono 

3. Sigit Adi Sasongko

4. Solikhin

Download Materi Kuliah Lengkap

0 komentar:

Post a Comment